Sulut, KOMENTAR-NEWS.COM – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Utara dinilai tidak bertanggungjawab dan terkesan lepas tangan terhadap pembebasan lahan proyek irigasi di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).Ironisnya lagi, Kontraktor yang dipercayakan untuk mengerjakan proyek tersebut terkesan asal dan tidak bisa diatur oleh mekanisme.
Sebelumnya, pemilik lahan yang dihubungi membenarkan sampai dengan awal pekerjaan proyek yang sudah berlangsung, tak satupun pihak yang menghubunginya sebagai pemilik lahan untuk membicarakan terkait pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai proyek itu.
“Kami tidak tahu jika di tempat ini akan dilakukan pekerjaan proyek. Tiba-tiba saat mendatangi lahan miliki kami sudah dalam keadaan rusak. Tanah kami sudah dijadikan jalan untuk dilewati alat berat oleh pihak pelaksana proyek. Ditambah terdapat sejumlah tanah telah dibangun irigasi. Dan itu tanpa sepengetahuan kita sejak jauh-jauh hari,”ungkap warga yang enggan namanya dipublish saat ditemui di lahan mereka
Warga kembali mengungkapkan, bahwa pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan pihak PT Mihara Anugrah selaku pelaksana, namun berujung buntu. Kemudian permasalah ini diadukan ke pihak kepolisian dan pemerintah Desa.
Sementara itu, Wirdiyami Ismari selaku kepala desa saat di konfirmasi media ini Rabu ( 27/8/2025) tak menampik hal tersebut. Dirinya membenarkan adanya laporan dari warga terkait lahan mereka yang diduga diserobot oleh pihak pelaksana proyek.
”Benar ada warga yang melapor kepada pemerintah desa terkait masalah itu. Namun sebelum mereka melakukan laporan ke pihak pemerintah desa mereka sudah melaporkan ke pihak kepolisian sektor Modayag ( Polsek Modayag),”beber Ismari.
Lanjutnya, untuk mencari titik temu jalan keluar pihaknya selaku pemerintah Desa akan memanggil kedua bela pihak.
”Besok kami akan hering mereka. Sebagaimana kesepakatan seperti yang dikatakan pak Babinsa supaya tidak memperkeruh suasana lebih jauh. Nanti akan dikumpul di kantor desa.”ujar Sangadi.
Ismari juga menyayangkan pihak kontraktor tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut di desa. ”Selama ini mereka tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, setidaknya permisi. Karena pemerintah desa mengingat hal-hal tidak diinginkan seperti kejadian ini,”tandas Sangadi.(ric)