Tondano, KOMENTAR
Jajaran Pemkab Minahasa dipimpin Pj Bupati Jemmy Kumendong, menggelar rapat kerja bersama Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, dalam rangka koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan, di Aula Wale Ne Tou Tondano, Kamis (30/11).
Turut hadir Sekda Minahasa, Lynda Watania Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut, Denny Mangala MSi, jajaran Pemkab, kepala sekolah serta hukum tua se Minahasa
Pada kesempatan tersebut, Pj bupati menyampaikan kondisi wilayah Kabupaten Minahasa secara terperinci kepada Wagup.
“Kegiatan ini merupakan momentum untuk konsolidasi jajaran Pemkab Minahasa berkenaan dengan menanggapi berbagai isu-isu strategis aktual. Termasuk didalamnya menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2024,” kata bupati.
Kumendong menjelaskan, kondisi wilayah Kabupaten Minahasa saat ini memiliki luas sekitar 1.029 Km. Dan secara administratif meliputi 25 kecamatan, 227 desa, 43 kelurahan, dan 1.015 jaga. Sedangkan jumlah penduduk sebanyak 344.440 jiwa. Dimana jumlah laki-laki 175.655 jiwa, perempuan 168.785 jiwa.
“Sedangkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemkab Minahasa didukung dengan ketersediaan jumlah ASN sebanyak 4.483 orang. Dengan rincian PNS sebanyak 3.844 dan PPPK sebanyak 639, serta THL 3.128 orang, yang beraktifitas di 59 unit kerja termasuk kecamatan, ” ungkap Kumendong.
“Sementara jumlah tenaga pendidikan (ASN-PPPK), berjumlah 4.558 orang, yang tersebar di 355 TK/Paud, 340 SD, dan 104 SMP, serta 5 di SKB, ” tambahnya.
Dipaparkan Kumendong, untuk memaksimalkan penyelenggaraan pembangunan desa. Maka telah dialokasikan dana desa tahun 2023 sebesar Rp. 167.661.810.000, dan tambahan alokasi dana desa sebesar Rp. 6.423.523.00, didalamnya BLT sebanyak 7.396 KPM dengan total Rp. 26.627.600.000 atau sekitar 15,88 persen.
Lanjut Kumendong menjelaskan bahwa Minahasa memiliki 227 hukum tua, diantaranya 98 definitif dan 129 pelaksana tugas. Kemudian, untuk perangkat desa sebanyak 3.326 orang, dan BPD 1.286 orang. Sedangkan postur APBD tahun 2023, sesudah perubahan sebesar Rp. 1.424.771.890.894, dan sumber PAD Rp. 86.514.374.000.
“Dengan dukungan semua komponen, Pemkab Minahasa memperoleh sejumlah penghargaan di tahun 2023. Diantaranya penghargaan opini WTP ke-9 kali berturut-turut. Penghargaan TPID Award terbaik antar kabupaten kota se Sulawesi. Dan terakhir, penghargaan BKN Award peringkat l penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT pemerintah kabupaten kota wilayah tengah tipe besar,” ungkapnya.
Kumendong juga menyampaikan terkait perampungan pembangunan rumah sakit daerah, serta beberapa infrastruktur pokok penunjang yang masih perlu dilengkapi.
Mantan Karo Pemerintahan Pemprov Sulut itu menjelaskan bahwa Minahasa adalah tanah adat dan budaya yang tumbuh dari peradaban, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan juga toleransi dengan falsafah jiwa maleos-leosan, masawang-sawangan, malinga-lingaan, karena “Torang Samua Basudara, Torang Samua Ciptaan Tuhan”.
“Hal inilah menjadi garansi positif. Demikian pula, kondisi saat ini juga memberi jaminan bahwa Kabupaten Minahasa siap untuk mensukseskan perhelatan politik nasional Pemilu 2024,” pungkasnya.
Sementara, Wagub Steven Kandouw memberikan apresiasi kepada Pemkab Minahasa atas sinergitas kerja sebagai penyelenggara pemerintahan juga pelaku utama pembangunan lewat implementasi tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Apa lagi belum lama ini, Pemkab Minahasa bersama komponen pembangunan di Minahasa, sukes membuat Kabupaten Minahasa menjadi tuan rumah gelaran event internasional, Minahasa Wakefest 2023,” katanya.
Wagub juga menyampaikan progres pembangunan di Provinsi Sulut. Hal itu ditandai dengan berbagai capaian pembangunan yang berhasil ditorehkan bersama. Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi bersama yang patut disyukuri, serta harus dijadikan sebagai landasan pijak dalam melanjutkan pembangunan daerah kedepan.
“Oleh karena itu, menapaki kerja pembangunan daerah kedepan, saya mengajak jajaran Pemkab Minahasa dan segenap komponen pembangunan daerah di daerah ini, untuk terus membangun sinergitas kerja dengan pemerintah provinsi. Karena sangat disadari bahwa membangun daerah bukanlah tugas yang mudah, apa lagi jika dilakukan secara parsial atau terpisah,” ujarnya.
Kandouw pun berpesan harus ada sinergitas antara Pemkab, unsur atau unit kerja pembangunan di tingkat kabupaten dengan Pemprov. Baik dalam rencana pembangunan daerah, maupun pelaksanaan setiap program dan agenda kerja.
“Salah satu agenda yang menuntut sinergitas kerja kita kedepan, adalah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak,” sebut Wagub. (bly)