Tondano, KOMENTAR-Sempat alot pembahasan. Akhirnya, Pemkab Minahasa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menyepakati dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar 47 miliar. Kesepakatan dana hibah tersebut tuangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 yang diteken oleh Plt Bupati Jemmy Kumendong dan Ketua KPU Rendy Suawa Kamis (14/12) siang di Ruang Sidang Kantor Bupati.
“Anggaran Pilkada yang tertuang dalam NPHD ini merupakan bukti dukungan Pemkab Minahasa terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Dan saya berharap dana ini digunakan untuk suksesnya penyelenggara Pilkada di Minahasa tahun 2024 mendatang,” kata Pj Bupati Jemmy Kumendong.
Dikatakan Kumendong, walaupun pemerintah Kabupaten Minahasa diperhadapkan dengan situasi keuangan yaan g sagat sulit. Tapi pemkab Minahasa berkomitmen mensuksekan pilkada 2024 lewat penandatangan NPHD.
Diketahui, sebelumnya KPU Minahasa telah mengajukan proposal anggaran biaya pilkada 2024 ke Pemkab Minahasa kurang lebih 80an miliar. Namun, dalam NPHD anggaran untuk pilkada 2024 merosot. Bahkan jauh berkurang dari anggaran Pilkada sebelumnya.
Sementara, Ketua KPU Minahasa, Rendy Suawa, mengatakan dana hibah itu akan turun secara bertahap. “Anggaran tahap pertama sudah bisa dicairkan tahun 2023 ini Rp 5 miliar sisanya di APBD 2024,” terangnya.
Kata Rendy, walaupun dana Pilkada tahap pertama sudah bisa cair namun belum dapat digunakan karena tahapan dan Peraturan KPU tentang penggunaan dana tersebut belum diterbitkan KPU RI.
“Kapan tahapan Pilkada dimulai kita masih menunggu PKPU terbit. Yang pasti desember 2023 ini sudah bisa dicairkan tahap pertama, ” ujarnya.
Memang lanjut Rendy, anggaran yang diberikan oleh Pemkab Minahasa jauh dari proposal yang diajukan oleh KPU Minahasa. Akan tetapi, dalam kesepakatan tersebut, dimana apabila ada pembiayaan selama tahapan yang sifatnya mendesak terkait dengan kekurangan anggaran. KPU Minahasa dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Pemkab Minahasa.
“Ya, tentunya dengan harapan selama pelaksanaan Pilkada bisa berjalan sesuai dengan tahapannya,” pungkas Suawa didampingi komisioner KPU Lidya Malonda, Rijaly Suratinojo, Aprilia Regar, dan Sekretaris KPU Stella Sompe.
Nantinya lanjut Rendy, total anggaran Pilkada Rp 47 miliar akan banyak tersedot untuk membayar honor tenaga adhok KPU yakni PPK, PPS, KPPS. “Persentasi biaya terbesar di gajo adhok kemudian logistik dan kegiatan kegitan, ” terang Rendy.(bly)