Manado, K-News.ID – Salah satu permasalahan utama pemerintahan daerah adalah terjadinya konflik kepala daerah dan pasangannya di tingkat kabupaten/kota di Sulut. Jika tidak dicegah maka akan menganggu tata kelola pemerintahan di daerah.
Hal ini disampaikan Dosen FISIP Unsrat Ferry Daud Liando usai menjadi pembicara pada Rapat Kerja PDIP Sulut, Jumat 1 Desember 2023 di Hotel Yama Tondano.
Kegiatan itu di hadiri oleh Gubernur Sulut Prof Dr Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen serta Bupati/Walikota dan anggota-anggota DPRD Sulut, DPRD kabupaten/kota dari kader PDIP.
Bagi Liando jika konflik kepala daerah dan pasangannnya tidak dikendalikan maka kelancaran tugas-tugas pemerintahan tentu akan sangat terganggu.
“Birokrasi akan terpolarisasi pada dua komando karena loyalitasnya terpisah pada dua pimpinan. Efek buruknya adalah pelayanan publik terhadap masyarakat akan terganggu, ” ujar Liando.
Lanjut akademisi Unsrat ini mengatakan, UU memang tidak secara tegas mengatur pembagian kewenangan pada dua posisi tersebut, bahkan tidak ada sanksi jika kewenangan itu melampaui atau tidak di jalankan.
“Namun secara etis tidaklah elok jika kepala daerah terlalu dominan menjalankan kekuasaan tanpa mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada wakilnya. Disisi lain tidak juga etis jika wakil kepala daerah akan bertindak seperti kepala daerah apalagi menuntut kewenagan yang setara dalam menjalankan kekuasaan, ” terang Liando.
Liando pun mengajak para walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati yang hadir saat itu untuk belajar dari gaya kepemimpinan Gubernur Olly dan Wakil Gubernur Steven yang tetap solid dalam menjalankan pemerintahan.
“Kedua pemimpin ini memiliki gaya kepemimpinan yang unik. Sebab sudah hampir dua periode menjabat tidak pernah terinformasi ke publik tentang adanya konflik bagi keduanya, ” ucap Liando memuji.
Di Indonesia, tidak banyak pasangan Gubernur dan wakilnya solid sampai periode berakhir. Beberapa pilkada terjadi rivalitas antara incunbent dan wakilnya.
“Banyak informasi, terdapat beberapa wakil kepala daerah melaporkan ke penegak hukum terkait adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Namun kondisi di Sulut agak berbeda. Baik Gubernur dan Wakilnya saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain. Kondisi ini harusnya dapat dicontohi oleh bupati, walikota dan pasangannya masing-masing agar janji-janji politik saat kampanye pilkada dapat di wujudkan, ” terangnya.(bly)