28.3 C
Manado
Selasa, April 29, 2025
BerandaEtalaseLiando : Golput Bisa Diharamkan Tapi Tak Boleh di Hukum

Liando : Golput Bisa Diharamkan Tapi Tak Boleh di Hukum

Date:

Read More

16 Dos Surat Suara Pilpres Untuk KPU Minahasa Nyasar ke Daerah Lain

Ilustrasi mobil kontainer yang membawa logistik pemilu Manado, KOMENTAR- Sebanyak...

FABA PLN Makin Bermanfaat, Jadi Beton Untuk Jalan Tol Jogja-Solo dan Bawen-Jogja

Jepara, KOMENTAR. PT PLN (Persero) menandatangani Perjanjian Kerja Sama...

Hari Guru, PLN Baktikan Dedikasi Untuk Guru di Penjuru Indonesia

Jakarta, KOMENTAR. Sebanyak 30 guru penyandang disabilitas mendapatkan kado...

Wabub Bulungan, Ingkong Ala Kaget Progres PLTA Kayan Cascade

Tanjung Selor, K-NEWS.ID - Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong...

Peringati Hari Pelanggan Nasional, PLN Tegaskan Komitmen Melayani Pelanggan Dengan Sepenuh Hati

Manado, KOMENTARNEWS. PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam melistriki...

Manado, KOMENTAR

Ketua Pusat Studi Pemilu, Ferry Liando mengatakan, penetapan aksi golput yang diharamkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dapat dimaknai sebagai desakan agar warga negara harus ikut bertanggung- jawab atas kualitas pemilu.

Sebab kata Dia, , salah satu standar kualitas pemilu adalah legitimasi politik. “Semakin banyak pemilih yang menyalurkan hak pilihnya maka pemilu akan semakin legitimate, ” kata Liando pada media, Senin (18/12).

Namun demikian, kata Liando, hukum posotof di Indonesia tidak mewajibkan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk harus memilih. “Baik Konstitusi UUD 1945 maupun UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak melarang adanaya golput apalagi adanya konsekwensi hukum ketika ada warga negara tidak memilih, ” ujarnya.

Liando memaparkan, golput merupakan singkatan dari golongan putih atau pemilih yang tidak menggunakan hak politiknya pada pemilu. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab warga negara tidak menggunakan hak politiknya. Pertama, ada keyakinan baginya bahwa pemilu tidak akan berdampak pada dirinya. Tidak ada orang miskin menjadi kaya ketika memilih. Tidak ada korupsi yang bisa dicegah usai pemilu, tidak ada pelayanan publik menjadi lebih baik ketika pemilu usai. Jadi golput terjadi karena adanya keyakinan tidak akan ada perubahan.

Kedua ketidak percayaanya terhadap calon-calon yang berkontestasi. Baginya calon-calon yang berkompetisi tidak ada satupun yang layak dan pantas menduduki jabatan yang akan dipilih. Sehingga datang ke TPS hanya seperti buang-buang waktu saja.

Ketiga karena ada tuntutan pekerjaan. Warga lebih memilih bekerja ketimbang ikut mencoblos.

“Di beberapa negara memang mewajibkan warganya untuk harus datang ke TPS.  Di Australia dan korea utara menerapkan denda atau sanksi jika ada warganya tidak memilih.

Namun aturan di Indonesia, memilih bukan sesuatu yang wajib tapi atas dasar kesadaran.Pengalaman berkali-kali terjadi indonesia, sebagian besar pemilih datang ke TPS untuk memilih disebabkan di mobilisasi dengan uang atau imbalan lain, ” pungkas Liando.(bly)

Baca Juga:

SPAM Lotta Pineleng Beroperasi Masyarakat Kota Manado Rasakan Manfaat

Sulut, KOMENTAR-NEWS - Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi merampungkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Lotta,...

Artikel Terkait :

Usai Putusan MK, KPU Sulut Segera Gelar Rapat Pleno Penetapan Paslon Pemenang YSK – Victory

Sulut, KOMENTARNEWS - KPU Sulut segera gelar rapat pleno Penetapan...

Kenly Poluan : Anggota KPPS Diutamakan Paham Teknologi

Manado, KOMENTAR Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut saat ini tengah...

Hak Politik Pemilih bisa Hilang Jika Logistik Bermasalah

Manado, KOMENTAR-Manajemen logistik pemilu tidak hanya berkaitan dengan urusan...

Pengiriman 10 kg Emas Diduga Hasil PETI Digagalkan

K-News, Sulut - Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Utara menggagalkan...

Gubernur Sulut Irup Apel Pengamanan Idul Fitri 1446 H Polda Sulut

Manado, KOMENTARNEWS – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn)...

Temuan BPK, Pemkab Minahasa Bobol 68 Miliar Dari Operasional PDAM

Tondano, KOMENTAR- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulut kembali...

Gelar Sosialisasi di GMIM Tonsea Lama, Bawaslu Sulut Ajak Warga Gereja Awasi Pemilu 2024

Tondano, KOMENTAR Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan sosialisasi pengawasan...

Terpopuler

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini