MINUT, KOMENTAR NEWS — Bukan rahasia lagi jika pemberantasan korupsi di negeri ini masih perlu kerja keras serta komitmen.
Pasalnya, meski sudah banyak perampok uang rakyat yang diciduk aparat penegak hukum, masih saja muncul kasus baru.
Bahkan, makin ke sini, nilai kerugian negara seperti makin fantastis.
Terhadap hal ini, Bupati Minahasa Utara (Minut) di Sulawesi Utara (Sulut), nampaknya memandang penting untuk menyatakan komitmen serta keseriusan dalam membasmi penyakit yang sangat menyengsarakan rakyat ini.
Terbukti, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sulut, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025), nampak hadir Bupati Minut, Joune J. E. Ganda.
Pada kesempatan itu, Bupati JG, sapaan akrabnya, turut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Minut, Vonny A. Rumimpunu, Sekda Ir Wowiling dan Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan.
“Kami hadir dalam kegiatan ini memberikan bukti bahwa Pemkab Minut sangat serius dengan upaya-upaya menumpas para koruptor,” kata Bupati JG.
Dikatakannya, pentingnya komitmen kolektif semua pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Eksekutif dalam hal ini Pemkab dan Legislatif adalah aktor utama penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu, sinergitas serta kolaborasi dua lembaga ini harus benar terbangun. Dan itulah sebabnya hari ini kami boleh hadir sama-sama di kegiatan ini,” katanya lagi.
Di satu sisi, dia menjelaskan bahwa, faktor utama masih terjadinya korupsi di daerah, antara lain soal Integritas penyelenggara negara yang rendah, kondisi sinergitas dan Kolaborasi Pemda dan DPRD yang tidak sehat.
“Termasuk juga soal penegakkan hukum yang belum mencerminkan kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Itulah sebannya, sambung dia lagi perlu ada pemahaman bersama bahwa pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini pemerintahan.
“Penting untuk selalu diingat ialah paling rawan korupsi adalah Sumber daya alam, BUMD, dana Desa dan keuangan daerah program pemerintah pusat,” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa tujuan kegiatan Rakor ini antara lain menyatukan komitmen terkait pencegahan korupsi di daerah, dimana hal ini secara simbolis penandatanganan Komitmen kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
Untuk komitmen pencegahan korupsi menjadi satu perintah bagi jajaran Pemkab Minut untuk didukung, penerapannya di lakukan secara ketat, sistematis dan masif.
“Capaian MCSP KPK Tahun 2024 dimana Di Sulawesi Utara untuk Kabupaten Minahasa Utara mendapat peringkat pertama, arahan dan perintah pimpinan agar prestasi itu tetap dipertahankan pada tahun 2025 ini,” tutupnya.
Nampak hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus. (ein)
